EKBANG

MATERI PENGAYAAN EKONOMI PEMBANGUNAN
Neti Budiwati

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA


Masalah pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan perkataan lain, pertumbuhan ekonomi lebih mengacu pada perubahan yang bersifat kuantitatif (quantitative change) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau GDP, atau pendapatan atau output per kapita. PDB ini yang mengukur pendapatan dari faktor-faktor produksi di dalam batas teritori negara tanpa mempersoalkan siapa yang menerima pendapatan tersebut.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh indikator-indikator lainnya (kuantitas & kualitas tenaga kerja, kekayaan alam, barang modal, dan lain-lain) yang dipengaruhi pula oleh faktor-faktor produksi. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi berproduksi kerap kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya.
Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila jumlah total output produksi barang dan penyediaan jasa tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya, atau jumlah total alokasi output tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.
Adapun hasil pertumbuhan ekonomi suatu negara nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Akan tetapi, fakta di lapangan, khususnya di negara-negara berkembang banyak sekali faktor yang mendistorsi kualitas pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi ini, pemerintah menetapkan besaran penerimaan pemerintah dari sektor pajak serta besaran pengeluaran pemerintah, di samping penetapan target penyerapan tenaga kerja.
Tetapi, beberapa negara mengalamai pencapaian angka pertumbuhan ekonomi yang mengesankan namun bersifat semu karena tidak meratanya penyebaran hasil pembangunan dan telah mengabaikan berbagai faktor penting, seperti yang pernah dialami oleh Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh meratanya hasil pembangunan melainkan masih adanya beberapa daerah yang belum tersentuh oleh pembangunan.

Penyebab Angka Pertumbuhan Ekonomi Rendah
Pertumbuhan ekonomi mulai menurun sejak triwulan I 2005. Pada saat itu, ekonomi tumbuh 6,35 persen, kemudian menurun menjadi 6,19 persen pada trwulan selanjutnya, dan anjlok menjadi 4,59 persen di triwulan I 2006
Berdasarkan data dan informasi yang terkumpul, dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu:
1. Kenaikan harga BBM
Fenomena ini mengakibatkan daya beli dalam negeri turun sehingga nilai impor pun turun. Walaupun indikator pendapatan per kapita penduduk Indonesia menunjukkan perbaikan; dari 1.200 dolar AS per kapita pada zaman Orde Baru menjadi 1.500 dolar AS saat ini tetapi dengan pendapatan per kapita sebesar itu, masih terjadi tingkat pengangguran yang mencapai 10,45 persen yang justru disebut-sebut tertinggi sejak Orde Baru.
2. Pembiayaan bank macet.
Pembiayaan yang bermasalah, yakni seretnya kredit bank disebabkan oleh masih tingginya tingkat suku bunga. Tak ada yang menyangkal kalau tekanan terhadap inflasi juga masih cukup tinggi. Dengan situasi dan kondisi seperti itu, rasanya kita tak cuma belum keluar dari krisis ekonomi, tapi juga bukan mustahil malah menghadapi krisis pertumbuhan ekonomi.
Target pertumbuhan ekonomi hanya bisa dicapai kalau pertumbuhan kredit tahun 2006 mencapai 18 persen. Namun, pada kenyataannya, pertumbuhan dalam semester I 2006 hanya 2,4 persen atau Rp 17,4 triliun.
Pertumbuhan kredit yang sangat rendah itu pun masih ditopang kredit penerusan (channeling) sebesar Rp 7,95 triliun. Penerusan kredit yang pencatatannya di luar neraca ini berisiko rendah bagi bank karena dananya umumnya berasal dari pemerintah atau lembaga luar negeri. Itu berarti, bank tidak berani menyalurkan kredit dengan menggunakan dana masyarakat yang dihimpunnya. Tingginya risiko sektor riil dan rendahnya kemampuan bank mencari debitor berpotensi menjadi sejumlah faktor penyebab.
Berdasarkan perhitungan BI, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen diperlukan dana Rp 708 triliun. Dana tersebut antara lain berasal dari kredit, APBN, dan investasi asing. Kredit bank ditargetkan menyumbang sekitar Rp 150 triliun atau 21 persen dari total kebutuhan. Tetapi dengan pertumbuhan kredit selama semester I yang baru mencapai Rp 17,4 triliun target ini sulit untuk dicapai.
Namun, indikator utama perkembangan perbankan pada kuartal kedua secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Berdasarkan data BI pada Mei 2006, dana pihak ketiga naik Rp 37,4 triliun dan aset perbankan naik Rp 48 triliun. Kemudian, risiko kredit secara umum juga memperlihatkan perkembangan menggembirakan dengan menurunnya rasio kredit bermasalah (NPL) net menjadi 5,1 persen dari 5,6 persen pada April 2006. Secara gross, NPL turun menjadi 8,8 persen dari 9,4 persen pada April 2006. Semoga ini menjadi pertanda bahwa perekonomian mulai membaik.
3. Ketidakmampuan pemerintah daerah menstimulus pertumbuhan sektor riil.
Sementara itu, anggaran belanja barang pemerintah yang diharapkan menjadi satu-satunya penolong bagi sektor riil untuk mendorong pertumbuhan menunjukkan perkembangan yang tidak memuaskan. Realisasi belanja barang pemerintah pusat pada semester I 2006 hanya mencapai 24,1 persen, masih di bawah realiasi belanja barang periode yang sama tahun 2004 sebesar 29,1 persen.
Secara politik, pemerintah sudah membuktikan bahwa stabilisasi mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, sedangkan di sisi masyarakat madani, orang mulai berani mengkritik pemerintah dengan berbagai cara. Sementara di sisi ekonomi pasar, perekonomian masih belum memanfaatkan pasar modal yang sudah berusia 29 tahun. Pasar modal seharusnya mampu mendorong sektor riil.
Selain masalah dari sisi pembiayaan, yakni seretnya kredit, soal lain yang menghambat pertumbuhan ekonomi adalah ketidakmampuan pemerintah daerah memanfaatkan dana yang tersedia untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Surplus dana yang berasal dari dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah nyatanya tak termanfaatkan secara optimal. Surplus dana yang dimiliki pemda justru ditaruh di bank dan selanjutnya oleh bank ditempatkan pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Situasi itu terjadi antara lain karena tak adanya kepastian hukum dalam pembangunan proyek, perencanaan yang kurang matang, dan kemauan daerah yang rendah secara politik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hampir sepertiga dari APBN dikirim ke daerah lewat perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tetapi sampai sekarang tidak ada (sistem insentif dan penalti tersebut).
4. Bencana alam.
Beban pemerintah untuk membiayai pertumbuhan ekonomi makin berat seiring datangnya berbagai bencana alam. Dana yang diperlukan untuk merehabilitasi fisik kawasan yang hancur dan psikologis masyarakat yang anjlok tentu tidak sedikit. Selain itu, bencana alam juga mengakibatkan bertambahnya bertambahnya angka kemiskinan dan pengnagguran.

Petumbuhan Ekonomi dan Angka Pengangguran
Tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi berdampak logis terhadap meningkatnya angka pengangguran. Saat ini pengangguran total atau terbuka mencapai 10,9 juta, sedangkan setengah menganggur sekitar 40,1 juta atau 37 persen dari total angkatan kerja sebesar 106,9 juta. Pertumbuhan ekonomi yang rendah juga menghilangkan momentum untuk memulihkan diri lebih cepat dari kemerosotan sehabis krisis.
Selama 2004-2009 pemerintah merencanakan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,6 persen per tahun. Tingkat pengangguran diharapkan turun menjadi 5,7 juta orang (2009). Pemerintah berasumsi setiap 1,0 persen pertumbuhan ekonomi akan menambah lapangan kerja untuk sekitar 459.000 orang. Asumsi ini dibuat berdasarkan pengalaman selama Orde Baru yang menunjukkan bahwa untuk setiap 1,0 persen pertumbuhan ekonomi biasanya menciptakan 500.000 lapangan kerja.
Apabila pertumbuhan ekonomi tidak mencapai rata-rata 6,6 persen, maka asumsi tingkat pengangguran pasti tidak tercapai. Selama lima kuartal terakhir tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 5,4 persen atau jauh di bawah target 6,6 persen. Seandainya target 6,6 persen tercapai, pengalaman 2000-2005 menunjukkan setiap 1,0 persen pertumbuhan ekonomi hanya menambah lapangan kerja untuk sekitar 213.000 orang tenaga kerja. Berarti, dengan pertumbuhan ekonomi 6,6 persen hanya akan menambah lapangan kerja sekitar 1,4 juta per tahun.
Lazimnya, 1% pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan kerja untuk 400 ribu orang. Dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2005 yang dipatok 5,4%, berarti hanya akan ada lowongan kerja buat 2,16 juta orang. Padahal, jumlah penganggur di Indonesia, menurut Biro Pusat Statistik, sekitar 10 juta orang. Angka ini belum termasuk pencari kerja baru yang muncul di tahun 2005

PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

• Pembangunan merupakan proses yg harus ditempuh setiap Negara untuk meningkatkan taraf hidup WN nya.
• Diperlukan usaha-usaha pembangunan yg diarahkan pada perbaikan tingkat hidup masyarakat agar dapat hidup sejahtera, menaikkan derajat harga diri dan kebebasan.
• Pembangunan bersifat ekonomi, social, politik dan kebudayaan.
• Dengan demikian: Pemb. Eko. Suatu proses yg menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat me ningkat dalam jangka panjang.

INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG SEBAGAIMANA NEGARA BERKEMBANG LAINNYA, DIHADAPKAN PADA PERSOALAN YANG DISEBUT VICIOUS CIRVLE ATAU LINGKARAN YANG BERUJUNG PANGKAL


Sadono Soekirno:
Pembang Nasional selain untuk memaksimumkan tk Pendapatan nasional dan Pendapatan per kapita, juga dimaksudkan untuk:
1. Menciptakan pembangunan yg seimbang di berbagai daerah
2. Menciptakan lapangan kerja semaksimum mungkin
3. Melindungi perusahaan-perusahaan nasional.
Keberhasilan Pembangunan nasional ditentukan oleh Faktor:
1) SUMBER DAYA ALAM (SDA)
2) SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
3) MODAL
4) TEKNOLOGI

BAGAIMANA PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

SEJARAH PERJALANAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL:
1) Era Pasca Kemerdekaan (1945-1965)
*Pemerintah berhasil menyusun rencana pembangunan nasional
* Suasana yg penuh ketegangan dan pertikaian menyebabkan rencana-rencana pembangunan tidak terlaksana

2) Era Orde Baru (1969 – 1997)
* Tersusun rencana pembangunan secara sistematis dalam
Bentuk PELITA yg merupakan penjabaran dari GBHN.
• PELITA:
a) Meletakan dasar bagi pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan KESRA
b) Sangat berorientasi pada output dan hasil akhir
c) Proses dan kualitas institusi diabaikan, sehingga rentan thd penyalahgunaan dan ketidakprofesionalan
Hasil pembangunan timpang dan mengancam pemb itu sendiri.







3) Era Reformasi (1997 – sekarang)
* Diawali Krismon yg berlanjut pada Krisis Multidimensi
* Ada perubahan substansial:
a) MPR tidak lagi menetapkan GBHN
b) Presiden dan Wapres dipilih langsung oleh rakyat
c) Desentralisasi dan penguatan OTDA
Yang terjadi:
• Tak ada GBHN berarti tak ada lagi rencana pembangunan jangka panjang
• Pemilihan langsung ada keleluasaan menyusun visi, misi dan program pemb. tiap periode, menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan
• Desentralisasi dan OTDA: tidak sinerginya pemb antar daerah dan antara daerah dengan pemb nasional

OLEH KARENA ITU:
LAHIR UU NO. 25/2004 TENTANG:
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (Jangka panjang = 20 Th; jangka menengah = 5 Th; dan Tahunan)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) NASIONAL: 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007):
• Memberi arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pemb nas,
• Upaya yg dilakukan pelaku pemb bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu sama lain dalam satu pola sikap dan pola tindak.

VISI PJP NAS 2005-2025:
“INDONESIA YG MANDIRI, MAJU, ADIL
DAN MAKMUR”

MISI PEMBANGUNAN NASIONAL:
1. Mewujudkan masy berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yg berdaya saing
3. Mewujudkan masy yg demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pemb dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional


RJPM 2005-2009:

Diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yg ditujukan untuk menciptakan Indonesia yg aman dan damai, yg adil dan demokratis, dan yg tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

• Indonesia yg aman dan damai
Ditandai dgn meningkatnya rasa aman dan damai serta terjaganya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika

• Indonesia yg adil dan demokratis
Ditandai dgn mneingkatnya keadilan dan penegakan hukum; terciptanya landasan hukum untuk memperkuat kelembagaan deomkrasi, meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan; terciptanya landasan bagi upaya penegakan supremasi hukum dan pengakan HAM berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; dan tertatanya system hukum nasional.

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia
Ditandai dgn menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan dgn pertumbuhan ekonomi yg berkualitas; berkurangnya kesenjangan naatarwilayah, termasuk meningkatnya pengelolaan pulau-pulau kecil terdepan; meningkatnya kualitas SDM, termasuk SDM di bdg kelautan yg didukung oleh pembangunan Iptek; dan membaiknya pengelolaan SDA dan mutu lingkungan hidup.

Srategi dan Pola Pembangunan Indonesia
• Pembangunan negara adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dengan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. oleh karena itu perlu ada strategi politik pembangunan.
• Strategi adalah pemikiran dan perencanaan yang terfokus kepada tujuan akhir yang kemudian diwujudkan secara nyata, merupakan strategi yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik.
• Pembangunan suatu negara adalah suatu strategi politik karena akan mewujudkan cita-cita politik nasional. Keberhasilan suatu strategi politik terletak kepada pemusatan terhadap tujuan akhir, terencana dengan baik dan pengimplementasian strategi tersebut secara konsekuen.
• Pola adalah bagan yang dipakai sebagai model sebuah pembangunan yang di dalamnya berisi kerangka, prinsip, sistem, cara kerja, tujuan dan sasaran.
• Sedangkan Rencana berisi niat, maksud mengenai sesuatu kerangka yang akan dikerjakan untuk melaksanakan suatu pembangunan berdasarkan atas Pola yang telah ditetapkan.
• Karena itu Pola dan Rencana Pembangunan Negara adalah tekad untuk melaksanakan pembangunan dengan menggunakan Pola yang berisi kerangka, prinsip, landasan, sistem, tujuan, sasaran, cara dan kurun waktu tertentu, di mana pembangunan negara itu akan dilaksanakan.


Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Indonesia 2005 – 2009

Visi
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang aman, bersatu, rukun dan damai;
2. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak azasi manusia; serta
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Misi
1. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai;
2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta
3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Strategi pokok yang ditempuh.
1. Strategi Penataan Kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan system ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan consensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika;

2. Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia disegala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

SOAL
1. Uraikan masalah Viciors Circle khususnya untuk kasus di Indonesia!
2. Menurut Anda manakah yang seharusnya digunakan di Indonesia, pembangunan yang bersifat sentralisasi ataukah desentralisasi (dengan parangkat OTDA) ? Uraikan jawaban Anda seluas-luasnya!
3. Dari beberapa teori pertumbuhan dan model pembangunan yang Anda kenal, teori pertumbuhan dan model pembangunan manakah yang tepat untuk diterapkan di Indonesia? Jelaskan !
4. Setujukah Anda apabila struktur perekonomian negara kita sebagai “leading Sector” nya adalah sektor industri? Mengapa, jelaskan !